Senin, 07 Februari 2011

Negara Pariah

Ada pepatah yang berasal dari satu negara di Eropa: “Pada saat hari mulai senja, orang kecil jadi terlihat panjang.” Peribahasa ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat yang mengalami penurunan standar nilai dan norma, ketrampilan, dan praktik-praktik pengaturan publik yang berjalan secara berkepanjangan, sehingga apa yang sesungguhnya buruk, korup, dan tidak bermutu bisa terpakai. Anggota masyarakat mulai terbiasa dengan kemandegan, ketidakpedulian akibat dari ketidakterurusan terus-menerus (ignorance).

Peribahasa itu sangat baik untuk memecut kesadaran kita apa yang bisa terjadi makin mendalam jika Indonesia terus-menerus hidup dalam ke-absurd-an. Pokok dari ke-absurd-an ini adalah ketidakmampuan institusi negara – pemerintah, DPR, penegak hukum - berfungsi sebagaimana seharusnya (yang menjadi alasan kita setuju mereka ada di sana dan menerima gaji dari masyarakat).

Bentuk keabsurdan yang paling kita rasakan (paling baru), tentu kasus Gayus Tambunan yang sebenarnya sederhana dan jelas namun begitu beraninya muncul argumen-argumen yang seakan memperlakukan masyarakat semuanya makhluk tidak berfikir. Dan para aktor yang berkepentingan – pemerintah, politisi, penegak hukum – dengan percaya diri dan bergaya muncul di depan kamera. Padahal, di negara yang “beres”, mereka itu pasti terlempar tidak terpakai. Namun di Indonesia, tampaknya mereka bisa membuat nilai dan norma baru sendiri yang meluncurkan Indonesia sebagai bangsa pariah.

Pemerintah selalu mengatakan telah berhasil memperbaiki kondisi Indonesia dengan menunjuk pada angka-angka pertumbuhan. Namun, tumbuh dari apa dan apa artinya buat rakyat? Mengapa kenyataannya rakyat biasa merasa hidup semakin sulit? Suatu laporan agak komprensif yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universits Indonesia (buku 'Indonesia Menentukan Nasib', 2010) menunjukkan beberapa fakta serius tentang masa depan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini ditopang oleh industri eksploitasi sumber daya alam dan produksi untuk barang konsumsi masyarakat. Dengan jumlah orang miskin paling tidak 13 persen dari populasi (menurut BPS) struktur ekonomi semacam ini tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan bersifat berkesinambungan.

Perekonomian global saat ini dicirikan pada kemampuan suatu negara terintegrasi pada jaringan produksi global. Untuk negara berkembang kesempatannya ada pada pengadaan komponen perusahaan multinasional. Yang dibutuhkan negara berkembang adalah kultur industri yang efisien, dengan kepastian tinggi namun cepat menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Hal ini hanya ada jika ada kepastian pasok, kemampuan sumber daya manusia, inovasi, serta ekonomi bukan biaya tinggi.

Indonesia tertinggal pada lima bidang kunci, yaitu teknologi, efisiensi pasar tenaga kerja, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta pendidikan dan pelatihan. Apa yang terjadi jika satu per satu industri komponen dan teknologi menegah tidak mampu berkembang atau bahkan gulung tikar? Deindustrialisasi, artinya adalah manusia dan institusi yang ada di suatu bangsa kehilangan pengetahuan, ketrampilan, sumber daya, dan jaringan untuk terhubung dengan sistem ekonomi dunia.

Dampak kegagalan pemerintah dan para politisi bukan hanya membuat mimpi kosong kebanyakan orang Indonesia bahwa anak dan cucu mereka akan menghadapi masa perekonomian yang lebih baik. Dampaknya jauh lebih luas dari itu. Dengan tidak adanya fasilitasi negara pada arah pembangunan tertentu, institusi-institusi yang ada dalam masyarakat juga tidak mampu berinovasi. Kita belum sampai pada industri berbasis pengetahuan, tetapi kita membutuhkan perbaikan pengetahuan berbagai profesi yang menjaga kehidupan sehari-hari seperti dokter, insinyur, ahli kesehatan masyarakat, ahli pertanian dan sebagainya.

Berapa banyak saat ini lembaga pendidikan dan profesi atas bidang-bidang itu yang mampu melakukan perbaikan standar pengetahuannya apalagi untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat? Sedikit sekali. Jikapun ada, produksinya akan bersifat elitis dan tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Misalnya, rumah sakit bertaraf internasional, air minum dan makanan sehat, dan pendidikan yang bertaraf internasional. Berapa dari kita mampu menjangkaunya? Akan terjadi kesenjangan yang semakin tajam dalam produksi dan pemanfaatan antara ketrampilan yang baik dengan ketrampilan yang mediocre.

Kemampuan institusi sosial masyarakat juga akan rusak oleh kegagalan pemerintah dan para politisi. Kohesi sosial hanya tumbuh dari kemampuan mengembangkan aturan interaksi yang sehat dan dirasa adil, baik formal maupun informal. Kemampuan itu bisa datang dari institusi agama yang mampu mengembangkan tanggung jawab, kedisiplinan dan kejujuran. Namun, institusi agama sering gagal memenuhi fungsi ini karena banyak faktor: kurang sumber daya, diurus oleh orang berwawasan sempit, dipolitisasi dan sebagainya.

Pemerintah daerah sesungguhnya mempunyai aloksai dana yang masuk dalam kategori bantuan sosial. Namun, penggunaannya sering tanpa kerangka tujuan dan penilaian yang jelas dan sering digunakan untuk menyokong kelompok-kelompoknya sendiri. Contoh lain, asosiasi usaha rakyat sangat sedikit yang kuat dan bermanfaat banyak bagi anggotanya. Para pengurusnya sering tidak mempunyai banyak waktu lagi mengurus organisasi. Untuk menyelamatkan usahanya sendiri di tengah ketidakpastian sudah menyita pikirannya.

Jadi, kegagalan negara dan politisi berdampak jauh lebih luas dari yang disadari masyarakat. Mengapa pengaruh buruk kegagalan mereka begitu besar? Alasan utama adalah alokasi sumber daya publik yang bocor dan salah tempat. Padahal, organisasi di mana mereka berada menguasai aset publik yang besar. Sebagai contoh BUMN Indonesia menguasai aset yang lebih besar dari Malaysia, namun rasio keuntungan terhadap aset Malaysia enam kali lipat Indonesia.

Satu Petronas Malaysia pada tahun 2009 mencapai keuntungan sekitar 13,2 miliar dolar AS, atau 1,3 kali keuntungan seluruh BUMN Indonesia (Mas Achmad Daniri, 2011). Beberapa indikasi menunjukkan bahwa BUMN menjadi perebutan partai politik dan ada bahaya bahwa dana CSR (corporate social responsibility) BUMN jadi target kepentingan politik. Padahal, dana CSR baik dari perusahaan swasta privat maupun negara bisa menjadi jalan keluar sebagai dana lentur untuk mencari terobosan teknologi, pengetahuan, ketrampilan, dan metode baru dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adalah mimpi buruk bagi sebagian besar dari kita untuk mempunyai pemimpin di lembaga negara seperti yang ada sekarang. Berbagai organisasi masyarakat butuh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Penulis bayangkan sejumlah orang di berbagai bidang profesi yang bekerja keras bertahun-tahun untuk dapat bekerja lebih baik dan berupaya dengan cara jujur: peneliti, dosen, industri rakyat, petani, perawat, pengurus lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya, yang harus menonton berita tentang Gayus selama bermingu-minggu.

Meuthia Ganie Raochman
Sosiolg dan Dosen FISIP UI ( Metro News 7 Februari 2010 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar